Jakarta (ASET) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menarget 100 hari pertama kerja di era kepresidenan Prabowo Subianto adalah melakukan pembenahan dan perapian sejumlah regulasi di sektor ESDM yang tumpang tindih.
Bahlil menegaskan aturan-aturan dan regulasi yang tumpang tindih menjadi salah satu kendala utama bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi dan investasi di sektor ESDM. Padahal pemerintah sendiri menargetkan untuk swasembada energi demi kedaulatan negara Indonesia.
Untuk itu, agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di sektor minyak dan gas (migas), aturan-aturan yang menyulitkan wajib harus disederhanakan. Komitmen ini disampaikan Bahlil usai dilantik sebagai Menteri ESDM periode 2024-2029 di Jakarta.
“Di 100 hari saya akan melakukan perapian dan pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih. Bayangkan saja kita mau ekslorasi saja izinnya lebih dari 100,” kata Bahlil, Senin (21/10).
Aturan tumpang tindih yang ada di sektor migas, minerba dan lainnya dipastikan akan diprioritaskan untuk dilakukan penyederhanaan demi memudahkan pelaku usaha. Pasalnya pemerintah berkepentingan untuk mewujudkan misi besar Presiden Prabowo untuk mencapai target kedaulatan energi.
“Nah ini akan kita lakukan perbaikan supaya tidak menyandra pejabat tapi juga tidak menghambat pelaku usaha untuk melakukan percepatan (berusaha),” kata Bahlil.
Terkait dengan kesan pelantikan sebagai Menteri ESDM, Bahlil menegaskan tidak ada yang berbeda dengan momentum pelantikan di era presiden Joko Widodo. Dia berterimakasih kepada Presiden Prabowo yang masih memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin Kementerian ESDM.
“Saya diminta di Kementerian ESDM ini sebagai Menteri, di kabinet sebelumnya saya juga di sini jadi sudah barang tentu harapan Pak Presiden dalam pidato kenegaraan bahwa salah satu yang didorong adalah kedaulatan dan kemandirian energi,” katanya.
