Jakarta (ASET) – Pemerintah dan Bank Indonesia berhasil mencapai sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 1,57% (yoy) terjaga dalam rentang sasaran 2,5%±1%. Hal ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal serta sinergi pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Inflasi yang terkendali diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tetap kuat.
“Terhadap capaian di 2024, kami berterima kasih kepada Gubernur BI, Menteri Dalam Negeri, dan seluruh Kementerian/Lembaga yang bekerja keras agar ini bisa dicapai, dan khusus untuk 2025 yang pertama (harus dilakukan) adalah menjaga inflasi di kisaran 2,5%±1% untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers usai High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Tahun 2025, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1).
Realisasi inflasi 2024 tersebut menurun dibandingkan 2023 yang sebesar 2,61% (yoy) dan merupakan terendah dalam dua dekade terakhir. Inflasi Indonesia di 2024 juga lebih rendah dibanding beberapa lainnya seperti G-20 yakni Argentina (118% yoy), Turki (44,28% yoy), Rusia (9,5% yoy), dan Amerika Serikat (2,90% yoy). Sementara itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang solid sebesar 4,95% (yoy) pada triwulan III-2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan banyak negara lain (seperti Prancis 1,20%, Inggris 1,00% dan Italia 0,5%).
Berdasarkan data dari WEO IMF Oktober 2024, Indonesia berada di posisi ke-8 dalam daftar ekonomi terbesar dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (GDP) yang disesuaikan dengan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) pada 2024. Indonesia mengungguli negara-negara seperti Perancis dengan GDP PPP sebesar USD4,4 triliun dan Inggris dengan GDP PPP USD4,3 triliun.
High Level Meeting TPIP menyepakati tiga langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK tetap stabil dan terkendali. Ketiga langkah strategis dimaksud meliputi menjaga inflasi di 2025 pada kisaran sasaran 2,5%±1% guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan itu juga untuk menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF) pada kisaran 3,0%-5,0% dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027.
Peta jalan tersebut mengarahkan pada beberapa upaya seperti memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan, serta memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.
Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan terus dilanjutkan di 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga. Pemerintah juga akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan tema “Produktivitas untuk Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga”. Pelaksanaan Rakornas tersebut akan diadakan pada 28 Agustus 2025 di Istana Negara Jakarta dan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Mengenai anggaran Ketahanan Pangan, pada 2025 anggaran tersebut ditujukan untuk melindungi harga pangan di dalam negeri terhadap pengaruh dari gejolak harga pangan dunia, juga untuk memberdayakan petani skala kecil serta mencapai swasembada pangan. Dalam hal ini, Pemerintah telah mengalokasikan Rp144,6 triliun yang akan dijalankan melalui berbagai strategi, yaitu diversifikasi pangan, stabilisasi harga, dan peningkatan produktivitas petani.
“Dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui TKD Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik seperti pembangunan jaringan irigasi dan jalan pertanian maupun non fisik seperti pekarangan pangan lestari, pelayanan penyuluhan pertanian, dan puskeswan,” jelas Menko Airlangga.
Pemerintah mempertahankan stabilitas harga pangan pada tahun ini dengan mengeluarkan berbagai Paket Stimulus Ekonomi yakni di antaranya stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran yang terdiri atas diskon harga tiket pesawat, penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025, program Epic Sales 2025, BINA Diskon 2025, diskon tarif tol, serta stabilisasi harga pangan.
Selain itu, Paket Stimulus Ekonomi lainnya yang sudah berjalan yaitu berupa bantuan pangan beras yang diberikan kepada 16 juta KPM @10 kg/bulan pada Januari-Februari 2025, kemudian pemberian diskon tarif listrik untuk pelanggan dengan daya terpasang 450 VA hingga 2200 VA selama Januari-Februari 2025, pengenaan PPN DTP untuk pembelian properti dan otomotif, pengenaan PPh DTP untuk sektor padat karya, pengoptimalan penyaluran KUR di kuartal pertama 2025, dan pengoptimalan realisasi panen padi pada kuartal pertama 2025.
Pemerintah juga akan mendorong skema Kredit Padat Karya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional. Skema ini ditujukan untuk mendukung revitalisasi mesin dan peningkatan produktivitas di sektor industri padat karya. Fitur-fitur utama dari skema kredit ini meliputi plafon pinjaman dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar, suku bunga yang lebih rendah, dan jangka waktu pinjaman yang fleksibel antara 5-8 tahun.
“Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5% untuk masing-masing debitur dan telah menyediakan anggaran sebesar Rp20 triliun pada 2025 untuk mencapai target penyaluran. Skema kredit ini ditujukan untuk sektor-sektor industri padat karya, seperti pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit, barang dari kulit, alas kaki, mainan anak, serta makanan dan minuman,” tutup Menko Airlangga.
