Jakarta (ASET) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menemui Menteri Luar Negeri Sugiono untuk rakor membahas penguatan pelindungan bagi para pekerja migran. Kemlu mendukung ada perwakilan dari Kementerian P2MI yang duduk sebagai Atnaker.
Pertemuan Karding dan Sugiono ini dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri, Jl Taman Pejambon, Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Menteri Karding datang ditemani Wakil Menteri Christina Aryani dan beberapa jajaran kementerian.
Ada beberapa isu terkait pelindungan pekerja migran yang dibahas Menteri Karding dan Menlu Sugiono. Terlebih lagi masalah pekerja migran menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto.
Menlu Sugiono menjelaskan, kementeriannya memang menjadi lintas koordinasi pemerintah untuk urusan luar negeri, terutama soal pekerja migran. Kemlu dan Kementerian P2MI akan segera menyelaraskan data kedatangan dan keberadaan pekerja migran.
Dengan penyamaan data SISKOP2MI dengan Portal Peduli WNI, Menteri Karding semakin optimistis penguatan pelindungan pekerja migran ke depan semakin baik.
“Kemlu juga mendukung proposal yang diajukan oleh Kementerian P2MI terkait dengan penugasan perwakilan KP2MI sebagai Atnaker di negara-negara penempatan pekerja migran,” kata Karding.
Atnaker akan mempunyai fungsi promosi dan membangun kerja sama di luar negeri. Mereka juga akan memantau legalisasi perjanjian kerja sama penempatan pekerja migran. Termasuk untuk masalah advokasi kasus-kasus pekerja migran.
“Saya bersyukur, Kementerian kami dan Kemlu semakin satu frekuensi untuk mengurusi masalah pekerja migran. Ke depannya, akan dibicarakan lebih detail lagi untuk bisa semakin menjamin pelindungan bagi para pekerja migran,” ucap Menteri Karding.
Sampai saat ini Kementerian P2MI baru memiliki perwakilan stafnya di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei Taiwan. KP2MI berharap bisa menempatkan pejabat dan staf teknisnya sebagai Atase Pelindungan PMI di Kantor Perwakilan RI yang menjadi negara tujuan penempatan utama PMI seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jerman, Australia dan Amerika Serikat.
