Jakarta (ASET) – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus berupaya mendorong transformasi koperasi, serta meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian nasional.
Termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan susu dan pabrik CPO (Crude Palm Oil) yang dikelola koperasi. Hingga mendorong koperasi untuk mampu bersaing di sektor industri.
“Karena memang penugasan kepada kami di Kemenkop oleh Presiden Prabowo, ingin koperasi itu bisa seperti di luar negeri. Koperasi bisa buat pabrik CPO dan koperasi susu bisa membuat pabrik pengolahan susu sendiri,” kata Wamenkop Ferry dalam acara Konferensi Pembangunan Indonesia 2025 oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi baru, diharapkan terbit paling lambat minggu depan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM) akan diberi keleluasaan untuk berinvestasi, termasuk mengakuisisi pabrik dan smelter.
“Hal ini sejalan dengan visi untuk memberdayakan koperasi, agar mampu memiliki aset-aset besar. Seperti smelter, kapal canggih, dan perkebunan, seperti yang diimpikan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Terutama saat ini, program susu bagi siswa dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Meskipun sempat terjadi kendala distribusi, Pemerintah memastikan program ini akan tetap berlanjut.
“Uji coba dan simulasi distribusi tengah dilakukan untuk memastikan kelancaran program,” ungkap Ferry.
Ditegaskannya, perlu memberikan susu dalam kemasan UHT atau susu bubuk bagi sekolah-sekolah di luar Jawa yang jauh dari sentra peternakan sapi perah.
Untuk mendukung program ini, Kemenkop tengah mempertimbangkan dua opsi. Pertama, membangun pabrik susu baru atau kedua, mengakuisisi pabrik susu yang sudah ada.
Menurutnya, koperasi yang ingin terlibat dalam program ini perlu memenuhi persyaratan tertentu. Koperasi peternakan sapi perah, misalnya, akan didorong untuk memiliki pabrik pengolahan susu sendiri, sementara koperasi petani sawit akan didorong untuk membangun pabrik CPO.
Proses transformasi ini akan dilakukan secara bertahap. Termasuk konversi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi koperasi. Sebab di Kemenkop, sekarang juga dimungkinkan untuk bisa membantu menyalurkan pupuk dengan skema yang baru.
“Saat ini, dari 64.000 Gapoktan, baru 4.000 yang telah menjadi koperasi. Proses konversi sisanya akan dilakukan secara bertahap,” rincinya.
Ferry juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian, khususnya dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memastikan kelancaran distribusi pupuk.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Periode 2024-2029 Sufmi Dasco mendukung upaya Kemenkop dalam mendorong program kepentingan rakyat melalui koperasi.
“Dukungan perlu diberikan. Apalagi program yang memang untuk kepentingan rakyat. Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang mengalami pelambatan, maka upaya pendorong ekonomi nasional terus dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan turut mendukung optimalisasi lahan-lahan sawit untuk dikelola di dalam negeri.
“Jadi yang lahan-lahan ilegal itu bisa diambil secepatnya untuk kepentingan rakyat. Harapan saya, untuk membuat para petani sawit ilegal itu menjadi koperasi,” katanya.
