Bandar Lampung (ASET) – Pergerakan tingkat inflasi, khususnya pangan, selama ini konsisten dijaga kestabilannya oleh pemerintah. Gotong royong pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama stakeholder pangan secara luas, tentu menjadi kunci soliditas keberhasilan yang perlu diakselerasikan.
Eminensi itu yang diutarakan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, saat menyampaikan pandangannya dalam rapat koordinasi pangan di Mahan Agung, Bandar Lampung, Lampung pada Sabtu (28/12/2024). Arief mencontohkan melalui suplai beras dari petani Lampung ke daerah konsumen seperti Jakarta, inflasi pun terjaga.
“Lampung ini penghasil pangan, salah satu yang terbaik dan itu mensuplai kita yang di Jakarta. Kami di Jakarta mau terima kasih ke Lampung, karena sudah suplai beras. Kalau di Lampung inflasinya tinggi, beras misalnya, itu mungkin karena penggilingan padinya dibawa ke Jakarta. Jadi daerah seperti Pringsewu sebaiknya punya rice milling unit lagi. Ini bisa jadi langkah bersama demi jaga inflasi hingga tutup tahun nanti,” ucap Arief.
Terkait itu, pemerintah telah berhasil mengendalikan tingkat inflasi pangan di setiap akhir tahun dalam 3 tahun terakhir. Menyadur data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi komponen harga bergejolak secara bulanan yang didominasi komoditas pangan pada Desember 2023 berada di angka yang cukup baik, yakni di 1,42 persen.
Angka ini menurun dibandingkan inflasi pangan secara bulanan di Desember 2022 yang kala itu berada di 2,24 persen dan Desember 2021 di 2,32 persen. Sementara kondisi inflasi pangan secara bulanan yang terkini di November 2024 terus membaik di 1,07 persen. Kestabilan inflasi pangan turut dipengaruhi pula terhadap kuatnya stok pangan yang dikelola pemerintah.
“Lampung juga punya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang baik, sehingga Provinsi Lampung ini jadi salah satu yang bisa mengontrol inflasinya. Lihat saja di awal 2024, inflasi umum secara tahunan ada di angka 3,28 persen. Tapi di November 2024, berhasil dikendalikan setengahnya menjadi 1,5 persen,” beber Arief.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi turut membicarakan rencana pemerintah mengoptimalkan stok jagung pakan yang ada di Bulog untuk membantu kalangan peternak unggas. Ini penting karena fluktuasi jagung pakan sangat berpengaruh pada komoditas telur dan daging ayam.
“Kemudian semalam saya bertemu dengan pelaku usaha peternak layer telur. Nah mereka itu hanya perlu jagung pakan. Jadi seizin Bapak Menko Pangan, jagung yang ada di Bulog hari ini ada sekitar 96 ribu ton, itu akan kita lelang segera,” ungkapnya.
“Ini supaya para peternak bisa memperoleh jagung pakan dengan harga yang baik. Tentunya ini untuk menguatkan pula komitmen pemerintah bahwa tahun depan kita tidak impor jagung pakan, sehingga kita secara bersama-sama harus maksimalkan jagung pakan hasil petani dalam negeri untuk menyokong peternak unggas kita,” sambungnya.
Mengenai penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), terakhir dilakukan Perum Bulog pada 30 April 2024 yang lalu. Sementara masa simpan CJP paling singkat adalah 3 bulan, sebagaimana Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 23 Tahun 2022.
Per 27 Desember, total stok jagung di Bulog ada 114 ribu ton yang terdiri dari CJP 96 ribu ton dan komersial 18 ribu ton. Sepanjang 2024 ini, Bulog pun telah berhasil menyerap jagung hasil panen dalam negeri sampai di angka 84 ribu ton.
Sementara kondisi rerata harga jagung di tingkat peternak per 27 Desember berada di angka Rp 6.437 per kilogram (kg). Oleh karena itu, perlu segera ada intervensi pemerintah kepada kalangan peternak unggas agar dapat memperoleh jagung pakan dengan harga yang wajar dan tidak terlalu tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan selepas memimpin rakor pangan hari ini, kembali menegaskan komitmen pemerintah tidak melakukan importasi, termasuk jagung pakan. Ini menjadi bentuk komitmen dan keberpihakan pemerintah dalam penguatan petani di Indonesia.
“Yang kita bahas ini merupakan hal yang sangat penting, menjadi program prioritas utama bagi Bapak Prabowo, Presiden kita. Swasembada pangan ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden,” sebutnya.
“Bahkan kami kemarin sudah memutuskan tahun depan kita tidak impor beras lagi. Kita sudah putuskan juga tahun depan kita tidak akan impor lagi garam. Kita tidak impor juga jagung untuk pakan ternak. Kita juga tidak impor lagi gula untuk konsumsi. Semoga (tahun) 2027, kita Insya Allah akan swasembada pangan secara penuh,” tutup Menko Zulhas.
Dalam rakor pangan edisi Lampung hari ini turut dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto; Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Perdagangan Budi Santoso; Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.
