Jakarta (ASET) – Kemenko Perekonomian menetapkan 3 (tiga) Indikator Sasaran Kinerja Utama pada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis 2025-2029, yang terdiri atas Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Ketiga indikator tersebut akan dikawal oleh Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan.
“Di tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR sebesar 5,2%, inflasi di rentang 2,5±1%, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5% sampai dengan 5,0%,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senin (2/12).
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Pemerintah akan berfokus untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemenko Perekonomian secara langsung akan mendukung Prioritas Nasional (PN) yakni mendorong kemandirian bangsa, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan kewirausahaan, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam, serta pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2028-2029 dibutuhkan key drivers berupa menjaga tingkat konsumsi di level 5-6%, pertumbuhan investasi di kisaran 10%, dan pertumbuhan ekspor di kisaran 9%. Key drivers tersebut perlu didorong melalui key sectors berupa manufaktur (hilirisasi), jasa, pariwisata, konstruksi/ perumahan, ekonomi digital, semikonduktor, dan ekonomi hijau (transisi energi).
“Kemenko Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga telah menyusun Quick Win, yang akan diprioritaskan pada penguatan industri, sistem logistik, peningkatan ekspor, pengembangan kawasan ekonomi, transformasi ekonomi digital, pengembangan pariwisata, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
