Jakarta (ASET) – Guna menjaga stabilitas pangan jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong Gerakan Pangan Murah (GPM) baik di pusat maupun daerah di seluruh daerah.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, GPM yang digelar berkolaborasi dengan BUMN Pangan dan pemerintah daerah melalui dinas yang menangani urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota.
“Menjelang Nataru ini, kita terus gencarkan GPM di berbagai daerah, khusus untuk bulan Desember ini Badan Pangan Nasional bersama Pemerintah daerah dan BUMN pangan serta stakeholder lainnya menargetkan GPM sebanyak 134 kali di 25 Kab/Kota 6 Provinsi,” ujar Arief dalam Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang digelar secara daring pada Sabtu (23/11/2024).
Pelaksanaan GPM dilakukan secara masif di titik-titik strategis, terutama di wilayah yang menunjukkan potensi kenaikan harga karena permintaan meningkat yaitu di daerah yang mayoritas penduduknya menyelenggarakan Natal dan Tahun Baru antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Sementara itu, sejak Januari hingga November 2024 GPM telah dilaksanakan sebanyak 8.750 kali di 514 Kab/Kota dan 38 Provinsi.
Untuk melihat pergerakan harga secara harian, Badan Pangan Nasional memiliki pemantauan harga melalui panelharga.badanpangan.go.id
yang menghimpun data secara real-time perkembangan harga dari seluruh daerah, sebagai basis dalam melihat daerah-daerah yang perlu dilakukan intervensi stabilisasi secara lebih kuat lagi.
“Berdasarkan pemantauan harga yang kita lakukan, secara umum pergerakan harga pangan stabil, namun beberapa daerah ada yang mengalami kenaikan harga di atas harga acuan, sehingga intervensi stabilisasi pangan terus digencarkan, khususnya terkait dengan meningkatnya permintaan di beberapa daerah karena menjelang Natal dan tahun baru,” ungkap Arief.
Arief menambahkan, GPM merupakan salah satu instrumen yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari langkah strategis menjaga inflasi, khususnya inflasi pangan yang berkontribusi signifikan terhadap inflasi umum.
Terkait dengan beras sebagai komoditas pangan pokok strategis yang mayoritas dikonsumsi masyarakat, Arief memastikan bahwa stok beras yang dimiliki pemerintah yang berada di Bulog dalam kondisi yang cukup dan aman untuk menyambut Nataru. Dengan jumlah stok beras saat ini mencapai 1,9 juta ton, pihaknya optimis intervensi berupa bantuan pangan beras dan gelontoran beras SPHP dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada momentum Nataru.
Adapun bantuan pangan beras masing-masing sebanyak 10 kg beras yang diberikan kepada 22 juta KPM akan digelontorkan kembali pada bulan Desember 2024.
“Bantuan pangan beras seperti rencana kita sebelumnya yakni digelontorkan di bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Bulan November ini tidak ada penyaluran bantuan pangan beras. Bantuan pangan beras akan dimulai lagi bulan Desember untuk 22 juta penerima bantuan.” terang Arief.
“Sedangkan untuk beras SPHP sudah disalurkan sebanyak 1,2 juta ton dan rencana disalurkan ada penambahan 200 ribu ton sehingga sampai dengan akhir 2024 kita bisa jaga inflasi kita sesuai target di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen,” pungkasnya.
