Jakarta (ASET) – Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bertemu dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Aryanto Wibowo di Kantor BPKP, Kamis (14/11). Pertemuan ini untuk berkoordinasi terkait sinkronisasi perencanaan program kerja 2025.
Wamen Diana mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk refocussing di mana pembangunan infrastruktur baru harus di-hold. ”Kita diminta excersice kegiatan, yang luncuran harus dilanjutkan begitu juga yang kita sudah berkomitmen. Sementara yang baru-baru diarahkan untuk swasembada pangan,” kata Wamen Diana.
Ditambahkan Wamen Diana, Presiden Prabowo memerintahkan untuk melakukan review perencanaan kegiatan dengan BPKP. “Untuk itu saya bersilaturahmi ke sini, berdiskusi dulu dengan Bapak Deputi. Bapak Menteri PU juga meminta kami bersama BPKP melakukan review yang akan menjadi dasar dari apa yang akan kita lakukan di 2025,” tambah Wamen Diana.
Pada TA 2025 Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk meningkatkan Dukungan Ketahanan Pangan dan Energi, Renovasi Prasarana Sarana Sekolah, dan keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga total pagu menjadi sebesar Rp116,23 triliun dari sebelumnya Rp75,63 triliun.
Dalam pertemuan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Aryanto Wibowo meminta Kementerian PU untuk bisa berkomunikasi dan melakukan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang menjadi leading sector dan juga pemerintah daerah.
“Kementerian PU ini sebetulnya bukan instansi pemegang program, lebih ke pendukung. Contoh swasembada pangan dukungannya apa. Misalnya, bendungan ini oleh Kementerian PU sudah selesai dikerjakan, tetapi bangunan pendukungnya seperti irigasi belum jalan sehingga belum bisa dimanfaatkan ini jadi tidak efektif. Kuncinya, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dan pemerintah daerah,” kata Deputi Aryanto.
Lebih lanjut, Deputi Aryanto menerangkan perlu melakukan sinkronisasi terutama terkait program-program prioritas Presiden Prabowo, seperti swasembada pangan, swasembada energi, program hilirisasi dan pendidikan. Diharapkan Kementerian PU dapat melakukan refocussing yang berfokus ke sana. “Mohon disinkronkan program di Kementerian PU dengan program pemerintah. Kita harus tahu prioritas mana yang harus kita kejar, dengan uang yang terbatas kita optimalisasi yang mana,” tambah Deputi Aryanto.
Selain swasembada pangan, Kementerian PU turut berpartisipasi pada program swasembada energi melalui PLTM dan PLTS Terapung di bendungan. Di bidang pendidikan, direncanakan pada TA 2025 Kementerian PU akan melakukan renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang terdiri dari 11.420 unit sekolah dan 22 unit perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, Kementerian PU berpartisipasi menurunkan angka stunting melalui infrastruktur sanitasi dan air bersih.
Sebagai penutup, Wamen Diana mengatakan saat ini kementerian PU sedang menyusun rencana strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tengah disusun oleh Bappenas. “Untuk mensinkronisasi sehingga di 2025 kita tidak meleset. Kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan itu harus dilaksanakan supaya target rencana tidak meleset,” tutup Diana.
