Jakarta (ASET) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendatangi Menteri ATR / BPN Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/ BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai hasil pendataan status tanah yang telah dilaksanakan Kementerian ATR/BPN serta rencana pelaksanaan pembangunan rumah layak huni untuk rakyat Kementerian PKP.
“Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah dan tentunya hal mendasari adalah tanah. Kami ingin tanah untuk lokasi pembangunan rumah ini gratis dan tentunya Kementerian ATR/BPN yang tahu datanya dimana saja,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Menurut Menteri PKP, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pihaknya ingin agar dalam penyelenggaraan pembangunan 3 Juta Rumah ini bisa dilaksanakan dengan efisien dan menggandeng semua pihak.
“Anggaran perumahan yang kami miliki memang terbatas tapi tidak membuat kami menyerah. Sudah banyak teman-teman pengusaha yang siap menyediakan tanah dan membangun rumah untuk rakyat,” kata Menteri Ara.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga berharap Menteri ATR/BPN dapat mengumumkan data serta lokasi – lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah. Dengan adanya tanah yang clean and clear dan sesuai peraturan tentunya dapat mengurangi biaya pembangunan rumah.
“Harga tanah itu sekitar 30 – 40 persen biaya pembangunan rumah. Kami berharap jika jaman Presiden Jokowi bisa membagikan sertifikat tanah maka Presiden Prabowo Subianto bisa bagi tanah dan rumah untuk rakyat. Terimakasih atas dukungan Menteri ATR/BPN yang langsung bergerak dan mendata tanah yang ada untuk mendukung 3 Juta Rumah,” jelas Menteri Ara.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, perumahan dan pertanahan ini sangat terkait dan dengan kolaborasi kedua kementerian maka program 3 Juta Rumah harus bisa dijalankan sebaik mungkin.
“Topik yang dibahas pasti tentang tanah. Meskipun Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait -red) belum ngomong tapi kita sudah tahu maksudnya ke sini,” terang Menteri ATR.
Menteri ATR/ BPN menyatakan, pihaknya telah memiliki data lahan seluas 1,3 juta hektar yang memiliki potensi sebagai lahan pembangunan.
“Untuk saat ini ada potensi lahan seluas 1,3 juta hektar yang telah didata. Untuk kawasan perumahan dan kawasan permukiman sudah diidentifikasi di Mojokerto 151 hektar di kawasan industri dan kondisi lahannya premium dan 6,9 hektar di Tangerang, Banten. Tinggal nanti diverifikasi lokasi desa dan lokasinya pastinya biar cetha (jelas),” kata Menteri ATR.
