Jakarta (ASET) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait langsung bergerak cepat dan melaksanakan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melaksanakan Program Pembangunan 3 Juta Rumah Untuk Rakyat. Dirinya langsung menyediakan lahan berupa tanah perusahaan miliknya untuk di Tangerang menjadi lokasi ground breaking dan menggandeng sejumlah pihak swasta yakni Agung Sedayu untuk mendukung pembangunan rumah gratis beserta isinya untuk rakyat.
“Saya rencananya 10 November 20204 mendatang akan melaksanakan ground breaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik perusahaan yang bangun rumahnya perusahaan lain Agung Sedayu sama isinya,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di sela-sela Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat” di Jakarta, Senin (28/10/2024) malam.
Pada diskusi tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan tentang berbagai rencana dan kondisi serta alokasi anggaran APBN yang tersedia untuk program perumahan di Indonesia saat ini. Diskusi tersebut selain diikuti para pejabat dan kalangan birokrat juga dihadiri para perwakilan asosiasi pengembang perumahan, kalangan perbankan, Satgas Perumahan, praktisi dan pemerhati perumahan.
Menteri PKP Maruarar Sirait CSR juga mengajak semua pihak termasuk sektor swasta untuk terlibat secara aktif dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Pasalnya, selain mampu mendorong investasi, pembangunan perumahan juga akan meningkatkan industry – industri lainnya sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara.
“Nanti kita lihat dulu kondisi dan lokasinya seperti apa (bangunan rumah tapak atau rumah susun -red). Silakan swasta bentuknya apa bisa CSR atau apa saja yang penting ada rumah buat rakyat. Mau disewain nggak? atau mau dijual juga nggak? ya saya maunya rumahnya gratis dikasih aja buat rakyat. Bisa saja besok di lokasi lain perusahaan lain seperti Intiland atau lainnya juga bisa bantu rumah,” terangnya.
Lebih lanjut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan tidak masalah apabila swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuknya. Hal yang penting adalah bagaimana bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan tepat sasaran.
“(Bantuan rumah) macam-mavam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran. Kita ngasih BLT aja sering tidak tepat. Nanti data base penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga memohon doa serta dukungan dari semua pihak agar rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan. Selain itu, dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif namun harus dihuni dari berbagai kalangan.
‘Tolong doain ya semoga berhasil. Rencana saya di situ ada guru berpenghasilan rendah, TNI berpenghasilan, Polisi berpenghasilan rendah karena TNI dan Polisi kalua yang bintara atau tamtama jarang pindah tempat. Intinya jangan jadi hunian ekslusif dan varisasi ada ASN dan masyarakat juga sehingga bisa jadi role model atau percontohan rumah gratis,” tandasnya.
