Jakarta (ASET) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, AHY menekankan bahwa alokasi anggaran untuk proyek tersebut akan mengalami penyesuaian agar lebih efisien.
Penyesuaian ini terutama akan berfokus pada anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar serta fasilitas yang diperlukan oleh ibu kota baru. “Proyek IKN akan dilanjutkan, namun tentu dengan penyesuaian terutama pada penganggarannya. Penting untuk memastikan berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek di IKN, dan selebihnya akan terus kami kawal,” kata AHY di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (24/10/2024).
Putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menyatakan bahwa Prabowo telah memberikan arahan agar anggaran yang dialokasikan lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan dana pemerintah hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar, sementara pembiayaan lainnya akan diupayakan melalui sumber alternatif.
“Penekanan dari Bapak Presiden Prabowo adalah untuk menjaga efisiensi, dan jangan sampai ada kebocoran dalam pembangunan ini,” jelas AHY.
Lebih lanjut, AHY menyebutkan bahwa setiap lima tahun sekali akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian terkait peta prioritas pembangunan, termasuk megaproyek IKN yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp466 triliun. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan pembangunan tetap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran negara.
Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penciptaan swasembada pangan, dan energi. AHY menegaskan bahwa meski IKN menjadi perhatian utama, pemerintah juga tidak mengabaikan proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah Indonesia.
“Presiden Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN ini, namun dengan penyesuaian timeline agar sejalan dengan prioritas nasional lainnya,” tutup AHY.
