Jakarta (ASET) – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia langsung pasang target tinggi setelah resmi menjadi kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Utamanya adalah meminimalkan risiko eksploitasi terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Target ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran
Abdul Kadir Karding, di mana arah tersebut disampaikan kembali Abdul Kadir Karding dalam sambutannya saat serah terima jabatan pada Selasa (22/10/2024).
“Memastikan tidak terlalu banyak kejadian-kejadian eksploitasi yang terjadi, atau bahkan tidak ada. Itu target prinsip dasar kita. Hak-hak pekerja harus kita jaga semaksimal mungkin,” kata Abdul Kadir Karding.
Selain memberi rasa aman kepada para PMI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran juga menarget penambahan devisa. Meski demikian Abdul Kadir Karding belum memberi penjelasan secara terperinci mengenai target peningkatan devisa.
Perlu diketahui, Pekerja Migran Indonesia menjadi penyumbang devisa terbesar ke dua setelah sektor migas.
Data dari Kementerian Ketenagakerjaan, secara keseluruhan kontribusi Pekerja Migran Indonesia setiap tahun berkisar antara Rp160 triliun hingga Rp170 triliun.
“Yang kedua beliau (Prabowo) menyampaikan kalau bisa devisanya ditambah. Artinya beliau mengharapkan apa yang sudah berjalan disini tetap kita lanjutkan bahkan kita tingkatkan dalam hal penambahan devisa ini,” kata dia menyampaikan pesan Prabowo.
Untuk menghaluskan target ini, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bakal meningkatkan kemampuan para pekerja, sehingga PMI yang dikirim ke luar negeri adalah orang-orang yang benar menguasai bidang pekerjaannya.
“Kenapa PMI kita banyak masalah? Karena tak punya keterampilan, mestinya kita menyesuaikan dengan job order dari negara penempatan paling tidak kita punya Bank SDM, jadi mereka minta ya langsung kirim, jangan nanti diminta baru kita siapkan,” tegasnya.
Selanjutnya Abdul Kadir Karding juga menarget reformasi birokrasi, dia bakal melakukan pembenahan di berbagai lini untuk meningkatkan kualitas kementerian yang ia pimpin, salah satunya adalah memangkas sistem birokrasi yang berbelit yang dinilai hanya mempersulit para PMI yang hendak mengurus administrasi keberangkatan ke luar negeri.
“Nanti pelayanannya kita satuatapkan, jadi yang ngurus SKCK, Paspor dan sebagainya di satu tempat aja, jadi para PMI itu jangan dipindah-pindah tempat,” tuntasnya.
