Surabaya (ASET) – Indonesia Exploration Forum (IEF) bertajuk “Framing the Future of Indonesia’s Oil and Gas: Massive Exploration for Indonesia Energy Security” membuka fakta bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir minat investor untuk masuk ke eksplorasi migas di Indonesia terus meningkat.
Pemerintah menyampaikan bahwa minat investor untuk melakukan eksplorasi migas di Indonesia terus meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
Tingginya minat investor masuk ke eksplorasi disampaikan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ariana Soemanto saat menjadi narasumber pada diskusi panel di acara IEF tersebut.
Dia menyampaikan bahwa dalam 3 (tiga) tahun, ada 23 kontrak migas baru, termasuk 2 yang ditandatangani hari ini yaitu blok Amanah dan Melati. “Saat ini ada tabungan eksplorasi sekitar Rp 4,3 triliun dan Rp 11 triliun untuk pengembangan”, imbuh Ariana.
Dia menambahkan bahwa fokus area eksplorasi kedepan adalah di wilayah timur yang terdapat di 5 area yaitu Buton, Timor, Seram, Aru dan Papua. Untuk wilayah barat, fokusnya ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Timur.
“Diwilayah timur sudah ada sekitar 5 join study, dan ada 1 yang jadi blok migas baru. Untuk wilayah barat, ada 1 yang sudah mulai mengarah ke joint study. Adanya Tim Kepmen Eksplorasi, saat ini dari barat hingga timur, memiliki 34 joint study”, jelas Ariana.
Ariana menyampaikan upaya Pemerintah untuk mempercepat dukungan terhadap eksplorasi hulu migas yang sudah dilakukan antara lain Fleksibilitas PSC, split sampai 50%, Bank garansi yang lebih murah, penawaran langsung tanpa joint study, perubahan komitmen eksplorasi ke area terbuka, tambahan periode eksplorasi dan penambahan masa periode pasca POD 1.
Deputi Eksplorasi Pengembangan Dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara menyampaikan pada sesi tersebut bahwa eksplorasi yang lebih masif membutuhkan dukungan regulasi yang lebih kuat lagi.
Saat ini kebanyakan proyek yang ada di long term plan (LTP) tidak ekonomis, oleh karenanya bagaimana agar hasil eksplorasi dapat diproduksikan maka butuh payung hukum yang kuat yaitu penyelesaian RUU Migas.
“Industri hulu migas membutuhkan terobosan-terobosan agar ada split yang lebih bagus, jika ada kegiatan di open area kenapa tidak beri kemudahan-kemudahan”:, imbuh Benny.
Terkait upaya mempercepat penemuan menjadi produksi, Benny menyampaikan bahwa saat ini dari aspek teknis dan non teknis, hambatan dan tantangan terbesar adalah faktor non teknis.
Dia menyampaikan untuk urusan teknis bisa dipercepat, seperti saat ini dalam hitungan bulan plan of development (POD) sudah bisa diselesaikan, tetapi untuk non teknis seperti perizinan, amdal dan lainnya penyelesaiannya tidak dapat diprediksikan.
“Akibatnya meskipun POD sudah disetujui, sering proyek itu delay terus tidak onstream penyebabnya umumnya di perizinan, amdal, pengadaan yang lama, dukungan pemerintah di daerah yang lama. Ketika sekali molor proyek tersebut, maka dipastikan pencapaian target LTP juga akan mundur”, terang Benny.
