Jakarta (ASET) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR Tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Yayasan, dan Perguruan Tinggi, serta alih status penggunaan BMN kepada Kementerian/Lembaga (K/L) pada Kamis (10/10/2024) di Auditorium Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan serah terima BMN merupakan bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan untuk dibelanjakan dalam pembangunan infrastruktur.
“Tugas Kementerian PUPR membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur, tidak ada yang lain. Jadi anggaran yang diberikan harus dibelanjakan dengan baik,” kata Menteri Basuki.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengapresiasi Kementerian PUPR yang selama ini senantiasa bekerja sama dengan baik dan transparan dalam penggunaan anggaran sehingga menimbulkan kepercayaan publik.
“Terima kasih selama ini Kementerian PUPR yang paling cukup dalam hal ini agresif dan sangat transparan untuk menjelaskan ke masyarakat apa-apa yang dibangun menggunakan anggaran di dalam APBN itu menimbulkan confidence dan kepercayaan publik yang akan membantu untuk menjaga Indonesia ke depan. Terima kasih atas kerja kerasnya,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Menkeu menitipkan pesan kepada para penerima BMN agar dapat menggunakan aset tersebut sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat serta bisa menjaga, memelihara, dan melakukan perawatan.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam laporannya mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun 2024 kembali melaksanakan serah terima BMN dengan total nilai perolehan sebesar Rp19,26 triliun.
Rinciannya, BMN senilai Rp5,8 triliun dialih-statuskan kepada K/L dan Rp13,36 triliun diserahkan kepada pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga desa-desa.
“10 tahun terakhir kami Kementerian PUPR telah melakukan serah terima BMN mencapai Rp 374,66 triliun. Pada tahun ini Kementerian PUPR kembali melaksanakan serah terima BMN. Tentu ini BMN yang telah kita selesaikan proses administrasinya dengan Kemenkeu,” kata Sekjen Zainal Fatah.
Adapun BMN pada tahun ini yang diserahkan pemerintah ke pihak penerima di antaranya BMN untuk bidang Sumber Daya Air berupa Embung/waduk lapangan dan bangunan air, Tanah aliran sungai, dan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan senilai Rp113,99 miliar.
BMN selanjutnya yang diserahkan ialah infrastruktur bidang Bina Marga berupa downgrade jalan nasional kolektor dan jalan nasional arteri, hasil pekerjaan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Jalan Daerah, dan jembatan gantung senilai Rp2,79 triliun.
Ketiga, di sektor Cipta Karya berupa Jaringan Air Minum, Pembangunan SPAM, TPA, IPAL, dan TPST, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, Revitalisasi dan Penataan Kawasan, Pembangunan Jalan Poros Desa, Renovasi Stadion, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah, Renovasi Pasar, Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sebesar Rp 9,53 triliun.
Terakhir, di bidang perumahan berupa rumah susun, rumah khusus, PSU Jalan, dan meubelair senilai Rp 6,82 triliun. “Dengan demikian, dari seluruh BMN yang diserahkan lebih dari 84% mencakup bidang Cipta Karya dan Perumahan,” kata Sekjen Zainal Fatah.
