Jakarta (ASET) – Bantuan pangan (banpang) beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Berita Resmi Statistik BPS Juli 2024 mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program banpang ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun di subtitusi dengan barang lainnya.
“Pangan ini kebutuhan mendasar bagi setiap individu, termasuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang aksesibilitasnya terhadap pangan relatif sulit. Karena itu, bantuan pangan beras ini menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks,” ujar Arief.
Pentingnya aspek pangan bagi pengentasan kemiskinan terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan di wilayah perdesaan, kontribusinya mencapai 25,93 persen.
Arief berharap, dengan digelontorkannya banpang beras, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara baik. Oleh karena itu, sebagai komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian stok beras pemerintah yang berada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran banpang beras bagi 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang ada di seluruh provinsi.
Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran banpang beras di perpanjang pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Perpanjangan ini dilakukan setelah melihat ketersediaan dan ketercukupan alokasi APBN.
Selain penyaluran banpang, pemerintah juga menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat secara umum.
“Operasi pasar dan gerakan pangan murah yang di selenggarakan baik oleh pusat dan seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota terus digencarkan sehingga masyarakat mendapat bahan pangan yang terjangkau. Bersama seluruh stakeholder terkait, tentunya ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan khususnya beras,” jelas Arief.
