Jakarta (ASET) – Untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan.
“Cadangan Pangan Pemerintah ini dikelola oleh BUMN di bidang pangan. Saya berharap seluruh pihak stakeholder pangan, melihat ini semua, sehingga kita bisa meningkatkan cadangan pangan kita ke depan. Dan ini tentunya memerlukan alokasi anggaran yang memadai. Ini akan sangat bermanfaat karena digunakan untuk membantu menyerap produksi petani/peternak, diserap dengan harga yang baik, kemudian selanjutnya digunakan untuk intervensi pemerintah dalam stabilisasi pangan,” ujar Arief dalam Seminar Nasional “Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045” pada Selasa (25/6/2024) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Arief mengungkapkan, stok level masing-masing komoditas pangan strategis yang menjadi CPP berdasarkan Perpres 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, idealnya berkisar 5 hingga 10% dari kebutuhan nasional. Sebagai contoh, untuk komoditas beras, kebutuhan beras tahunan sekitar 31,2 juta ton, yang berarti untuk stok beras yang dimiliki pemerintah minimal sejumlah 1,5 juta ton. Adapun saat ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog mencapai 1,6 juta ton.
Arief menyampaikan bahwa penguatan cadangan pangan pemerintah merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dalam setiap kunjungan mengecek stok dan ketersediaan beras di gudang Bulog untuk memastikan stok aman.
“Pemenuhan stok beras ini harus diprioritaskan berasal dari produksi dari dalam negeri. Karena itu, kami mendukung sepenuhnya Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya peningkatan produksi di tengah tantangan dan dinamika lingkungan strategis.” ujar Arief.
“Ketahanan pangan harus berdasarkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Itu kita sepakat sesuai amanat UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, sehingga untuk mencapai hal itu, fokus ke peningkatan produksi dalam negeri menjadi keniscayaan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, untuk meningkatkan produksi pangan pihaknya tengah mengupayakan berbagai langkah strategis antara lain dengan memastikan ketersediaan sumber daya air melalui pompanisasi dengan targe 1 juta hektar.
Pompanisasi merupakan pendistribusian air dari sungai melalui pemasangan pompa dan pipa untuk irigasi sawah, yang menjadi solusi untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan jumlah produksi padi di tengah ancaman El Nino. Selain itu, pihaknya juga mengoptimalkan 61 waduk dengan potensi melayani irigasi mencapai 393 ribu hektar lahan.
