Jakarta ( ASET) – Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting pada seluruh posyandu di Indonesia telah dilaksanakan sepanjang bulan Juni 2024. Saat ini, pelaksanaan upaya ini tinggal menghitung hari sebelum akhir Juni. Berdasarkan dashboard pemantauan gerakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting Kemenkes, per tanggal 21 Juni 2024 sudah 9.720.635 balita atau 55,96% balita yang diukur, 40,18% balita yang bermasalah gizi, dan 1,4% balita yang sudah diintervensi.
Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, secara daring dan luring di Kantor Kemenko PMK, yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting , TNI dan Polri, dan seluruh perwakilan Pemerintah Daerah di Indonesia, pada Jumat (21/6/2024).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, saat ini pemerintah mengejar target minimal 90 persen pengukuran dan intervensi serentak di seluruh Indonesia. Dia menyampaikan, untuk mencapai kelayakan dari hasil pengukuran tersebut ditentukan dari 3 aspek, yaitu: alat ukur terstandar yang digunakan, kompetensi kader terlatih, dan jumlah cakupan pengukuran.
Pertama, dari segi alat, Kementerian Kesehatan telah menyediakan alat antropometri terstandar yang bisa dijadikan pedoman bersama di seluruh Posyandu di Indonesia. Kedua, kader terlatih, Kementerian Kesehatan telah menyediakan pembiayaan dan pelatihan massal untuk para kader di seluruh Indonesia. Peran pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan kader agar dapat diwujudkan. Ketiga, jumlah cakupan pengukuran, semakin tinggi cakupan yang dilakukan, maka hasil pengukuran dapat dijadikan patokan triangulasi data untuk menghasilkan angka yang berpresisi tinggi dan adekuat.
“Sesuai dengan komitmen kita, target kita minimum 90 persen dari balita-balita di daerah-daerah telah mengikuti program pengukuran ini. Sementara waktunya ini sisa 9 hari, tentu ini perlu kerja keras bagaimana supaya dalam bulan Juni target yang kita tetapkan bersama ini bisa terpenuhi,” ujar Menko PMK.
Dari rapat evaluasi, didapatkan masih terdapat kendala yang dihadapi di lapangan.
Seperti masih dijumpai posyandu di daerah yang belum memiliki alat antropometri terstandar dan terkalibrasi, masih rendahnya jumlah kader yang terlatih. Kemudian masih ditemukannya kendala pada dukungan stakeholder dan peran masyarakat yang belum optimal, kendala dalam proses penginputan data, serta kendala jaringan dan geografis.
Menko PMK meminta supaya pihak BKKBN, Kemenkes, dan pihak TNI/Polri hingga tingkat daerah untuk membantu penguatan dalam upaya untuk mempercepat pengukuran serentak di daerah yang masih belum melakukan pengukuran dan intervensi. Dia mengatakan, dinas BKKBN di daerah dan pihak Babinsa dan Bhabinkamtibmas bisa membantu percepatan intervensi.
“Minggu ini, satu atau dua hari ini saya minta ada data yang pasti posyandu mana yang belum melakukan kegiatan pengukuran dan intervensi di seluruh Indonesia. Dan itu akan kita push agar 9 hari ini agar tercatat target. Nanti akan kita kelompokkan dari daerah mana siapa yang bertanggung jawab dan kapan dilakukan,” ujarnya.
Menko Muhadjir juga mengatakan, masih belum tersedianya alat pengukuran terstandar di beberapa posyandu di daerah juga menjadi kendala dalam percepatan pengukuran dan intervensi. Menurutnya bisa dilakukan kerja sama dan meminjam dengan posyandu dan puskesmas lain yang telah memiliki alat terstandar.
“Saya minta posyandu yang belum ada alat ukur antropometri supaya bergiliran dengan posyandu yang sudah punya. Jangan sampai tidak punya alat ukur malah menggunakan alat timbang semaunya atau tidak terstandar,” ungkapnya.
Muhadjir meminta supaya pemerintah daerah untuk bekerja keras mencapai target cakupan pengukuran dan memenuhi tiga aspek penentu kualitas pengukuran. Termasuk memastikan minimum 90 persen sasaran telah diukur di setiap level, dari provinsi hingga posyandu tingkat desa.
“Saya minta Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota supaya betul-betul menurunkan pasukannya dan tenaganya untuk melakukan pengamatan, pemantauan pada proses pelaksanaan di posyandu agar tiga hal tadi betul-betul terlaksana,” ujarnya.
Menko PMK mengatakan, dengan terpenuhinya pengukuran dan intervensi pencegahan stunting yang dilakukan diharapkan dapat menjadi data yang akurat untuk percepatan pencegahan stunting di Indonesia.
“Saya berharap hasil pengukuran bisa digunakan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran,” jelasnya.
