Bandung (ASET) – Beberapa waktu lalu, Uni Eropa telah merilis regulasi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR), dan akan diterapkan pada akhir 2024 ini, dengan tujuan menerapkan kewajiban uji tuntas (due diligence) terhadap tujuh komoditas pertanian dan kehutanan yaitu kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kayu, daging sapi, dan kedelai. Bagi Indonesia, komoditas yang terdampak dari kebijakan EUDR tersebut adalah kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan kayu.
“Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah bekerja sama (dalam Joint Mission ke Uni Eropa) sebelum terbitnya EUDR pada waktu lalu yang difasilitasi CPOPC. Meskipun kita mengekspor lima dari tujuh komoditas yang termasuk dalam aturan EUDR, tapi tujuan mereka mostly adalah kelapa sawit,” tutur Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dalam acara Workshop Akselerasi Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan, di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (4/06).
Salah satu hasil dari Joint Mission tersebut yakni dibentuknya Ad Hoc Joint Task Force (JTF) yang terdiri dari perwakilan Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Kick off meeting JTF dilakukan pada 4 Agustus 2023 di Jakarta, Indonesia. Dalam pertemuan tersebut disepakati lima workstreams yang menjadi fokus terkait implementasi aturan EUDR, yaitu Inclusivity of smallholders in the supply chain, Relevant certification schemes, Traceability, Scientific data on deforestation and forest degradation, dan Protection of privacy data.
Kemenko Perekonomian telah menetapkan Keputusan Menko Perekonomian (Kepmenko) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia, dan Surat Keputusan Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan SDA Kemenko Perekonomian Nomor B/DI/2/SA.II.M.EKON/05/2024 tentang Tim Ahli dan Komite Teknis Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia, yang menjadi dasar proses akselerasi pengembangan sistem Dasbor Nasional beserta langkah-langkah operasionalnya. Penyelenggaraan workshop kali ini juga merupakan tindak lanjut dari implementasi kedua peraturan tersebut.
“Keberadaan dasbor nasional akan menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga keberlangsungan perekonomian negara kita. Kita tidak boleh mengalami penurunan pendapatan per kapita, apalagi kita mau bergabung dalam OECD. Dulu ketika pandemi Covid-19, kita punya PeduliLindungi, jadi orang saja bisa terlacak apalagi barang pasti bisa. Berbagai obyek yang diperdagangkan di negara kita harus bisa terlacak sehingga bisa diperdagangkan dengan lebih baik ke depannya,” jelas Sahli Musdhalifah yang juga merupakan Ketua Komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan.
Dasbor Nasional ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau sebelum pelaksanaan Joint Task Force ke-3 yang akan dilaksanakan pada September 2024 di Brussel atau Rotterdam, bersamaan dengan pelaksanaan Sustainable Vegetable Oil Conference yang diinisiasi CPOPC. Tugas Komite Pengarah sendiri yakni antara lain menetapkan kebijakan umum dalam sistem Dasbor Nasional Komoditi, lalu berkoordinasi dengan K/L, asosiasi komoditas dan organisasi masyarakat sipil terkait pelaksanaan pendataan, melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan, serta menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Ahli dan Komite Teknis Dasbor Nasional Komoditi.
Dalam workshop yang diselenggarakan selama 3 hari, 3-5 Juni 2024, Tim Pengarah dan Komite Teknis berdiskusi membahas sejumlah strategi dalam mengakselerasi sistem dasbor di setiap bidang, yang nantinya akan dibuat dalam bentuk Laporan Progres Dasbor Nasional berisi Progres dan Modul Akselerasi Dasbor Nasional tiap bidang teknis. Selanjutnya, juga akan disusun rumusan rencana kerja (workplan) Komite Teknis Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan.
“Kita paham betul apa yang harus dilakukan bersama-sama, untuk simplifikasi dan validasi data serta informasi. Saya yakin semuanya punya niat bersama untuk menjaga rakyat Indonesia tetap mendapatkan income yang selama ini sudah didapatkan, bahkan bisa dinaikkan lagi bagi mereka yang income-nya bergantung pada komoditas pertanian. Jadi, mari kita bangun semangat supaya dasbor ini bisa jadi alat perdagangan ke seluruh dunia,” pungkas Sahli Musdhalifah.
Turut hadir dalam workshop kali ini yaitu antara lain Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alamsyah, Sekretaris Jenderal CPOPC Rizal A. Lukman, Atase Pertanian KBRI Brussel Periode 2021-2024 Arief Rachman, Founder Jendranath Dibiarma Darmawan, Senior Advisor for Sustainability and Climate Change KEHATI Foundation Diah Y. Suradiredja, dan anggota Komite Pengarah serta Komite Teknis Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan.
