Jakarta, 4/6/2024 Kemenkeu – Pemerintah menyampaikan apresiasi tinggi kepada semua Fraksi DPR RI atas masukan, pandangan, serta persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2025. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap KEM PPKF 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (4/6) di Ruang Rapat Paripurna DPR RI.
“Masukan dan pandangan atas KEM PPKF 2025 ini menjadi catatan penting dan perhatian bagi Pemerintah, sekaligus memberikan keyakinan bahwa kita semua memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menyusun APBN Tahun 2025,” terang Menkeu.
Menkeu mengatakan bahwa APBN yang sehat dan kredibel akan menjadi instrumen kebijakan yang sangat efektif untuk menjaga kinerja perekonomian nasional, serta meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah tantangan dan risiko ketidakpastian global yang masih tinggi, KEM PPKF 2025 didesain dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian (prudence), namun tetap fleksibel untuk mengantisipasi dinamika eksternal yang mungkin terjadi.
“Mengingat APBN 2025 adalah APBN transisi dilaksanakan oleh Pemerintah yang akan datang, KEM PPKF 2025 juga dirancang agar tetap dapat menjaga kesinambungan fiskal dan agenda pembangunan nasional, terutama dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” lanjut Menkeu.
Oleh karena itu, menurut Menkeu APBN 2025 akan menjadi fondasi yang kuat untuk menopang agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Menkeu mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan. Menkeu menegaskan bahwa cita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa.
